Pemahaman Serta Ancaman pada Penyalahgunaan Data Pribadi

0
38
Pemahaman Serta Ancaman pada Penyalahgunaan Data Pribadi
Pemahaman Serta Ancaman pada Penyalahgunaan Data Pribadi

Pemahaman Serta Ancaman pada Penyalahgunaan Data Pribadi – Dikutip dari Kumparan, Dalam rencana merealisasikan teratur administrasi kependudukan secara nasional, negara berkewajiban memberinya pelindungan dan pernyataan pada penetapan status individu dan status hukum atas tiap kejadian kependudukan. Karena itu tercipta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Pemahaman Serta Ancaman pada Penyalahgunaan Data Pribadi

Data Individu ialah data perorangan tertentu yang tersimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, dan diproteksi kerahasiaannya. Document Kependudukan ialah document sah yang diedarkan oleh Lembaga Eksekutor yang memiliki kemampuan hukum sebagai alat bukti autentik yang dibuat dari servis Registrasi Warga dan Pendataan Sipil.

Lingkup data personal yang perlu diproteksi, yakni mencakup: Nomor KK (Kartu Keluarga); NIK (Nomor Induk Kependudukan); Tanggal/bulan/tahun lahir; Info mengenai kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan Beberapa isi catatan Kejadian Penting.”

Ancaman pada Penyimpangan Data Individu dan Document Kependudukan.

Jika pelaku yang salah gunakan data personal yang tercantum dalam Document Kependudukan, karena itu pelaku perseorangan atau tubuh hukum yang membagikan document kependudukan, dapat dikenai ancaman berdasar Pasal 96A UU Administrasi Kependudukan. Tiap orang atau tubuh hukum yang tanpa hak cetak, mengeluarkan, dan/atau membagikan Document Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda terbanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam soal data personal yang disalahpergunakan ialah berbentuk info electronic dan/atau document electronic. Tiap Orang dengan menyengaja dan tanpa hak atau menantang hukum dengan apa saja mengganti, menambahkan, kurangi, lakukan transmisi, menghancurkan, hilangkan, mengalihkan, sembunyikan satu Info Electronic dan/atau Document Electronic punya Seseorang atau punya khalayak, diintimidasi dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda terbanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Disamping itu, untuk tiap orang yang lakukan tindakan salah gunakan data personal yang diperuntukkan pada Info Electronic dan/atau Document Electronic Punya Pemerintahan ditambahkan sepertiga dari pidana dasar berdasar Pasal 52 ayat (2) UU ITE. Jika Anda saat ini memerlukan pengacara perceraian di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com